Maraknya sengketa penguasaan lahan antara korporasi dan masyarakat adat menuntut perhatian serius dari kalangan akademisi di perguruan tinggi. Melalui kerja sama studi bersama WALHI Gunungsitoli, mahasiswa diajak untuk membedah akar permasalahan konflik agraria secara mendalam melalui pendekatan hukum, sosiologi, dan antropologi. Pembelajaran berbasis kasus nyata ini memberikan pemahaman utuh mengenai pentingnya perlindungan wilayah kelola rakyat dari ancaman perampasan lahan.
Konflik agraria kerap berawal dari tumpang tindih perizinan konsesi dan tidak diakuinya hak-hak tradisional masyarakat adat atas tanah ulayat mereka. Dalam studi lapangan, mahasiswa belajar mendokumentasikan sejarah penguasaan tanah, peta partisipatif kawasan, serta dampak sosial-ekonomi yang dialami warga akibat kehilangan ruang hidup. Pengalaman empiris ini membuka mata para peneliti muda bahwa masalah tanah bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan menyangkut identitas dan keberlanjutan hidup suatu komunitas.
Peran aktif mahasiswa dalam isu ini terwujud dalam pemberian bantuan analisis hukum, pendataan korban konflik, hingga penyusunan kertas posisi untuk mendukung perjuangan hak-hak masyarakat adat. Sinergi ini memperkuat posisi tawar warga di hadapan hukum dan pemerintah dalam menuntut pemulihan hak atas tanah mereka. Mahasiswa diajarkan untuk bersikap objektif namun tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.
Kajian komprehensif mengenai sejarah penataan ruang dan advokasi hak-hak konstitusional warga daerah dipublikasikan secara konsisten oleh profil WALHI Medan guna memberikan referensi akademis yang sahih bagi para mahasiswa. Dokumentasi kasus tersebut menjadi bahan pembanding yang sangat berharga untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan reformasi agraria di tingkat lokal maupun nasional.
Integrasi isu agraria ke dalam kurikulum dan riset kemahasiswaan terbukti mampu meningkatkan kualitas karya ilmiah yang dihasilkan di kampus. Banyak artikel jurnal dan skripsi mahasiswa yang berhasil mengungkap ketimpangan struktur penguasaan tanah serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang konkrit. Keberlanjutan riset advokasi ini menjaga agar akademisi tetap kritis terhadap dinamika pembangunan nasional.
Bagi kelembagaan kampus, peneliti, maupun kelompok mahasiswa yang membutuhkan pendampingan riset lapangan, data konflik tanah, atau narasumber ahli isu ekologi politik, komunikasi dapat dibangun melalui kontak WALHI Sibolga. Kemitraan strategis ini memfasilitasi lahirnya intelektual muda yang peduli terhadap penegakan hak asasi manusia dan keadilan agraria.
